Menunggu detik demi detik menuju debat calon presiden dan wakil presiden 2014. Kalo diliat-liat, banyak banget tema yang mo diusung seperti isu HAM, pembangunan ekonomi, stabilitas politik, tata kota, pajak dan sebagainya. Bagus sih semua tema yang diusung, tapi sepertinya belum ada yang mengangkat tema ini.
Sebagai seorang rakyat Indonesia, boleh dong, saya usul kalo ada pertanyaan seperti ini :
"Program apa yang akan anda canangkan untuk meningkatkan moral bangsa Indonesia ini?"
Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang absurd bagi sebagian kalangan. Apa hubungannya moral dengan pemerintahan ? Mending cari tema yang lebih urgen untuk diangkat dan dibahas.
Erat kaitan antara moral dengan pondasi pemerintahan yang akan dibangun oleh negara ini apalagi jika kita hendak maju ke era digital. Tahukah anda mengapa saya begitu ingin tema ini diangkat?
Begini, era digital dimana semua akses di semua lini diarahkan menggunakan digital yang artinya kita menyerahkan gerbang akses pada pihak ketiga. Mau transfer uang, lewat internet. Mengirim pesan lewat sms. Mudahnya begitu. Nah, bayangkan bila itu diterapkan pada hal-hal yang bersifat kenegaraan dan sensitif?
Sebelumnya, saya ingin menerangkan pandangan saya mengenai era digital. Emang enak sih, di era digital. Tinggal pencet langsung keluar data yang kita inginkan. Namun, semua data ini tersimpan dalam (ibaratnya) sebuah bank digital yang tentunya dikelola oleh individu. Jangan salah, dibalik saya mencet-mencet tuts ini dan mengupload tulisan saya, pastilah ada individu yang mengolah dan memunculkannya agar bisa di baca oleh blogers mania. Nah, digital adalah sebuah alat yang objektif, beda dengan individu yang subjektif, namun tetap individu yang berperan besar atas alat yang objektif tersebut. Seandainya, individu tersebut bukanlah individu yang berkarakter dan bermoral, maka akan jadi apa pemerintahan nantinya apalagi jika benar kita akan memasuki era digital tersebut.
Masih menurut pendapat saya, dunia ketiga saat ini tidak lagi hanya membutuhkan sumber daya alam seperti barang tambang, logam mulia, namun lebih kepada informasi. Jika memang negara kita akan memasuki era digital, maka jujur harus menjadi kualifikasi bagi sumber daya - sumber daya manusia yang akan memegang peranan penting di era digital tersebut.
Bukan itu saja. Saya ingin memberikan kritikan pada Pak Jokowi selaku gubernur Jakarta.
"Pak, waktu zamannya Sutiyoso hingga Fauzi Bowo, yang namanya minuman beralkohol itu belum masuk pada jajaran supermarket seperti Carrefour, Indomart, Alfa marta, walaupun ada paling adanya dipojokan dan terawasi, koq di zaman bapak, minuman beralkohol beredar or dipajang layaknya seperti minuman biasa saja pak?" "Gimana nanti pas bulan Ramadhan?"
"Apakah ini sebuah fenomena yang hendak menjadikan kami 'terbiasa' dengan pemandangan minuman beralkohol tersebut? Bahkan disandingkan dengan syrup-syrup yang notabene akan dikonsumsi pada bulan Ramadhan sebagai hidangan pembuka?" "Dimana toleransinya para pengusaha-pengusaha penyuplai bir-bir itu?"
Buat para pemangku jabatan, mohon perhatikan peredaran minuman beralkohol atau MIRAS! Kalo nggak percaya, liat sendiri deh... Bahkan di supermarket-supermarket dekat transportasi massal seperti kereta api, minuman seperti itu dijual seperti minuman legal atau memang itu sudah menjadi komoditi legal? Kalo legal, tetap diperhatikan peredarannya dong!
Sebagai seorang rakyat Indonesia, boleh dong, saya usul kalo ada pertanyaan seperti ini :
"Program apa yang akan anda canangkan untuk meningkatkan moral bangsa Indonesia ini?"
Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang absurd bagi sebagian kalangan. Apa hubungannya moral dengan pemerintahan ? Mending cari tema yang lebih urgen untuk diangkat dan dibahas.
Erat kaitan antara moral dengan pondasi pemerintahan yang akan dibangun oleh negara ini apalagi jika kita hendak maju ke era digital. Tahukah anda mengapa saya begitu ingin tema ini diangkat?
Begini, era digital dimana semua akses di semua lini diarahkan menggunakan digital yang artinya kita menyerahkan gerbang akses pada pihak ketiga. Mau transfer uang, lewat internet. Mengirim pesan lewat sms. Mudahnya begitu. Nah, bayangkan bila itu diterapkan pada hal-hal yang bersifat kenegaraan dan sensitif?
Sebelumnya, saya ingin menerangkan pandangan saya mengenai era digital. Emang enak sih, di era digital. Tinggal pencet langsung keluar data yang kita inginkan. Namun, semua data ini tersimpan dalam (ibaratnya) sebuah bank digital yang tentunya dikelola oleh individu. Jangan salah, dibalik saya mencet-mencet tuts ini dan mengupload tulisan saya, pastilah ada individu yang mengolah dan memunculkannya agar bisa di baca oleh blogers mania. Nah, digital adalah sebuah alat yang objektif, beda dengan individu yang subjektif, namun tetap individu yang berperan besar atas alat yang objektif tersebut. Seandainya, individu tersebut bukanlah individu yang berkarakter dan bermoral, maka akan jadi apa pemerintahan nantinya apalagi jika benar kita akan memasuki era digital tersebut.
Masih menurut pendapat saya, dunia ketiga saat ini tidak lagi hanya membutuhkan sumber daya alam seperti barang tambang, logam mulia, namun lebih kepada informasi. Jika memang negara kita akan memasuki era digital, maka jujur harus menjadi kualifikasi bagi sumber daya - sumber daya manusia yang akan memegang peranan penting di era digital tersebut.
Bukan itu saja. Saya ingin memberikan kritikan pada Pak Jokowi selaku gubernur Jakarta.
"Pak, waktu zamannya Sutiyoso hingga Fauzi Bowo, yang namanya minuman beralkohol itu belum masuk pada jajaran supermarket seperti Carrefour, Indomart, Alfa marta, walaupun ada paling adanya dipojokan dan terawasi, koq di zaman bapak, minuman beralkohol beredar or dipajang layaknya seperti minuman biasa saja pak?" "Gimana nanti pas bulan Ramadhan?"
"Apakah ini sebuah fenomena yang hendak menjadikan kami 'terbiasa' dengan pemandangan minuman beralkohol tersebut? Bahkan disandingkan dengan syrup-syrup yang notabene akan dikonsumsi pada bulan Ramadhan sebagai hidangan pembuka?" "Dimana toleransinya para pengusaha-pengusaha penyuplai bir-bir itu?"
Buat para pemangku jabatan, mohon perhatikan peredaran minuman beralkohol atau MIRAS! Kalo nggak percaya, liat sendiri deh... Bahkan di supermarket-supermarket dekat transportasi massal seperti kereta api, minuman seperti itu dijual seperti minuman legal atau memang itu sudah menjadi komoditi legal? Kalo legal, tetap diperhatikan peredarannya dong!
Comments